Jumlah positif terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah otonom.

Jumlah
kata : 1881 + 395 (cover&daftar
pustaka)

TEMA 29 : ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PAPUA

 

KONTRIBUSI SUMBER-SUMBER PAJAK DAERAH

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DI KOTA JAYAPURA

 

UJIAN AKHIR SEMESTER MATA KULIAH : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAERAH

Dosen Pengampu Mata Kuliah :

PANDHU YUANJAYA, MPA.

NIP 11510900713614

Disusun oleh

VIRNA SEPTA PRIMIANA

NIM 16417141034

 

KELAS A

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA

2017

A.     Pendahuluan

            Sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan
kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan sistem
pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan
potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Menurut Uhunmwuangho dan Aibieyi (2013) konsep otonomi daerah adalah
mewujudkan pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat dengan tujuan merawat
kebutuhan sosial ekonomi dan pembangunan masyarakat setempat. Pembangunan
daerah itu berasal dari keinginan orang-orang di dalam daerah tersebut. Sedangkan
menurut Zhouhaier (2011), adanya otonomi daerah akan memberikan iklim dan
semangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi setiap daerah otonom. Otonomi
daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana
keuangan sendiri beserta kebijakan-kebijakannya sehingga akan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah tersebut.

Konsekuensi
adanya otonomi daerah adalah menuntut daerah untuk
membangun daerahnya sendiri sehingga diperlukan kemampuan kemandirian finansial
untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas,
dan demokratisasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan
finansial daerah yang mandiri diharap dapat meningkatkan pelayanan public,
pembangunan dan kesejahteraan daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat diwujudkan
dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut
Halim dan Muhammad Iqbal (2012), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak
daerah, retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang sah.

Kota
Jayapura sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia harus menjalankan pengelolaan
keuangan daerah, salah satunya mengupayakan pendapatan asli daerah.  Berikut tabel pendapatan asli daerah Kota Jayapura
Tahun 2012, 2013, dan 2014 :

 

Tahun

2012

2013

2014

Pendapatan Asli Daerah

76,887,003,661

100,225,833,150

134,479,078,476

Pajak Daerah

48,189,155,113

62,319,796,503

97,869,119,880

Retribusi Daerah

22,754,815,330

30,189,601,215

26,282,886,742

Hasil Pengolaan
Keuangan Daerah
yang dipisahkan

 
2,085,078,817

 
3,715,521,584

 
4,825,279,014

Lain-lain PAD
yang Sah

 
3,857,954,401

 
4,000,913,848

 
5,501,792,831

Sumber : Dispeda Kota Jayapura

Berdasarkan
tabel tersebut, pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2012-2014 mengalami
kenaikan yang signifikan. Kenaikan pendapatan tersebut tidak terpisahkan dengan
kenaikan pajak daerah sebagai kontributor terbanyak terhadap pendapatan asli
daerah Jayapura.

Oleh
karena itu, tulisan ini akan membahas dan menganalisis kontribusi sumber-sumber
pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. Tujuan dari
tulisan ini adalah mengetahui kontribusi sumber-sumber pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah di Kota Jayapura, sehingga dapat mengetahui sumber pajak
daerah yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam rangka memaksimalkan
kemandirian finansial daerah otonom Kota Jayapura.

 

B.     Pembahasan

Pendapatan Asli
Daerah

Menurut
Halim, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh
daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor
yang memegang peranan adalah pendapatan daerah karena melalui sektor ini dapat
dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan
pembangunan daerah. Sumber pendapatan asli daerah :

a.       Pajak daerah

b.     
Retribusi
daerah : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.

c.       Hasil pengelolaan
kekayaan milik daerah yang dipisahkan

d.      Lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah

·        
hasil
penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

·        
jasa
giro

·        
pendapatan
bunga

·        
keuntungan
nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

·        
komisi,
potongan, ataupun bentuk lain dari penjualan, pengadaaan barang atau jasa oleh
pemerintah.

Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak
daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak daerah didefinisikan
Siahaan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah dengan peraturan daerah yang berlaku, yang wewenang pungutannya
dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah.

Seperti pajak pada umumnya, pajak
daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai
alat pengatur.

            Sumber-Sumber Pajak Daerah

Menurut
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, bahwa :

a.       pajak provinsi

1.      pajak kendaraan bermotor

2.      bea balik nama kendaraan bermotor

3.      pajak bahan bakar kendaraan bermotor

4.      pajak air permukaan

5.      pajak rokok.

b.     
jenis pajak kabupaten/kota

1.      pajak hotel

2.      pajak restoran

3.      pajak hiburan

4.      pajak reklame

5.      pajak penerangan jalan

6.      pajak mineral bukan logam dan batuan

7.      pajak parkir

8.      pajak air tanah

9.      pajak sarang burung walet

10.  pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan

11.  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Analisis

Dalam
tulisan ini penulis hanya melihat dari empat sumber pajak daerah yaitu pajak
hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan 
pajak reklame. Selain itu, data yang digunakan adalah data tahun 2012,
2013, dan 2014. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan data yang diperoleh
penulis.

Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Jayapura

Pendapatan
Asli Daerah di Jayapura bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi
hasil laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah Jayapura
dari tahun 2012 hingga 2014, setiap tahun mengalami peningkatan. Realisasi
penerimaan PAD tahun 2012 berjumlah Rp76,887,003,661. Tahun 2013 berjumlah Rp 100,225,833,150. Tahun 2014 berjumlah Rp 134,479,078,476. Realisasi penerimaan PAD Jayapura dari tahun 2012 sampai dengan
2014 selalu mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daearah Jayapura

Presentase
dapat dihitung ihitung dengan cara : Pajak
daerah ÷ PAD x 100%

Tahun (1)

Pajak Daerah (2)

PAD (3)

Persentase (4=2:3)

2012

48,189,155,113

76,887,003,661

62,67%

2013

62,319,796,503

100,225,833,150

62,17%

2014

97,869,119,880

134,479,078,476

72,28%

Sumber : Dispeda Kota Jayapura (data diolah)                 RATA-RATA  65,71%

Analisis data tahun 2012 sampai 2014 kontribusi
pajak daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah
(PAD) di Kota Jayapura mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013, kontribusi pajak
daerah terhadap PAD mengalami penurunan yaitu dari 62,67% pada 2012 menjadi 62,17% pada
2013. Walaupun mengalami sedikit penurunan, pajak daerah menyumbangkan banyak
angka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura yaitu selalu
melebihi 50% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh.

Rekapitulasi Capaian Target dan Realisasi Sumber Pajak Daerah  Jayapura

TAHUN 2012

Target

Realisasi

Persentase

Pajak Hotel

9,250,000,000

9,775,212,554

105.68%

Pajak Hiburan

1,460,000,000

2,931,396,797

200.78%

Pajak Restoran

10,775,000,000

12,463,066,819

115.67%

Pajak Reklame

3,100,000,000

3,446,283,115

111.17%

TAHUN 2013

Target

Realisasi

Persentase

Pajak Hotel

10,785,000,000

11,362,249,840

105.35%

Pajak Hiburan

5,696,500,000

6,200,488,328

108.85%

Pajak Restoran

13,920,000,000

15,514,576,618

111.46%

Pajak Reklame

3,858,500,000

3,572,863,198

92.60%

TAHUN 2014

Target

Realisasi

Persentase

Pajak Hotel

12,500,000,000

13,197,462,099

105,58%

Pajak Hiburan

9,560,000,000

10,163,988,399

106,32%

Pajak Restoran

19,000,000,000

20,650,072,743

108,68%

Pajak Reklame

4,179,600,000

3,880,831,590

106,32%

 

Kontribusi Setiap Pajak Daerah terhadap Pajak Daerah

Presentase = sumber pajak daerah ÷ pajak daerah keseluruhan x 100%
 

Untuk mengetahui presentase kontribusi pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pajak daerah yang diperoleh
Kota Jayapura, maka dapat dihitung dengan cara :

 

 

Selanjutnya
setiap sumber pajak dirata-rata untuk memperoleh presentase kontribusi sumber
pajak tersebut terhadap pajak daerah tahun 2012 hingga 2014.

 

 

 

 

1.      Pajak Hotel

Tahun

Pajak Hotel

Pajak Daerah

Presentase

2012

9,775,212,554

48,189,155,113

20,28%

2013

11,362,249,840

62,319,796,503

18,23%

2014

13,197,462,099

97,869,119,880

13,48%

                                                                                                            RATA-RATA  17,33%

2.      Pajak
Hiburan

Tahun

Pajak Hiburan

Pajak Daerah

Presentase

2012

2,931,396,797

48,189,155,113

6,08%

2013

6,200,488,328

62,319,796,503

9,95%

2014

10,163,988,399

97,869,119,880

10,38%

                                                                                                RATA-RATA  8,8%

3.      Pajak
Restoran

Tahun

Pajak Restoran

Pajak Daerah

Presentase

2012

12,463,066,819

48,189,155,113

25,86%

2013

15,514,576,618

62,319,796,503

24,89%

2014

20,650,072,743

97,869,119,880

21,1%

                                                                                                RATA-RATA  23,95%

4.      Pajak
Reklame

Tahun

Pajak Reklame

Pajak Daerah

Presentase

2012

3,446,283,115

48,189,155,113

7,15%

2013

3,572,863,198

62,319,796,503

5,73%

2014

3,880,831,590

97,869,119,880

3,36%

Sumber : Dispeda Kota Jayapura (data
diolah)     RATA-RATA  5,41%

Pajak daerah selain pajak hotel, pajak
hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame berkontribusi sebesar 44,51% dengan
tujuh sumber pajak daerah. Pajak restoran dan hotel menyumbangkan banyak angka
terhadap pajak daerah yaitu masing-masing 23,95% dan 17,33%. Sedang pajak
hiburan dan pajak reklame hanya menyumbangkan 8,8% dan 5,41%.

Kontribusi Setiap Pajak
Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Presentase = sumber pajak daerah ÷ pajak daerah keseluruhan x 100%
 

 

 

1.      Pajak Hotel

Tahun

Pajak Hotel

PAD

Presentase

2012

9,775,212,554

76,887,003,661

12,71%

2013

11,362,249,840

100,225,833,150

11,34%

2014

13,197,462,099

134,479,078,476

9,81%

                                                                                                            RATA-RATA  11,28%

2.      Pajak
Hiburan

Tahun

Pajak Hiburan

PAD

Presentase

2012

2,931,396,797

76,887,003,661

3,81%

2013

6,200,488,328

100,225,833,150

6,18%

2014

10,163,988,399

134,479,078,476

7,56%

                                                                                                RATA-RATA  5,85%

3.      Pajak
Restoran

Tahun

Pajak Restoran

PAD

Presentase

2012

12,463,066,819

76,887,003,661

16,21%

2013

15,514,576,618

100,225,833,150

15,48%

2014

20,650,072,743

134,479,078,476

15,35%

                                                                                                RATA-RATA  15,68%

2.      Pajak
Reklame

Tahun

Pajak Reklame

PAD

Presentase

2012

3,446,283,115

76,887,003,661

4,48%

2013

3,572,863,198

100,225,833,150

3,56%

2014

3,880,831,590

134,479,078,476

2,88%

Sumber : Dispeda Kota Jayapura (data
diolah)     RATA-RATA  3,64%

Pajak daerah selain yang disebutkan
diatas, retribusi
daerah, bagi hasil laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah berkontribusi sebesar 63,55%. Pajak restoran dan hotel
menyumbangkan angka terhadap pendapatan asli daerah yaitu masing-masing 15,68%
dan 11,28%. Sumbangan tersebut termasuk dalam jumlah besar apabila dilihat dari
sumber pendapatan daerah asli yang tersedia.

Berdasarkan data diatas, kontribusi
pajak restoran mengambil peranan besar dalam pajak daerah yang selanjutnya
pendaptan asli daerah. Selain pajak restoran, pajak hotel berada dibawahnya
yaitu 17,33% untuk pajak daerah dan 11,28% untuk pendapatan asli daerah. Selain
itu, setiap tahunnya sumber pajak ini telah mencapai target. Kontribusi yang
besar dari keduanya membuktikan bahwa Kota Jayapura mmeiliki potensi pariwisata
dimana sector perhotelan dan sector restoran merupakan penunjang utama dari
pariwisata, sehingga Pemerintah Kota Jayapura dapat mengembangkan kedua sector
tersebut untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura.

Pajak hiburan tidak berkontribusi
banyak terhadap pajak daerah maupun pendapatan asli daerah. Namun, pajak
tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan
realisasinya berhasil. Selanjutnya, peningkatan pajak hiburan juga dapat
menunjang maksimalnya kemandirian finansial Jayapura. Sedangkan, pajak reklame
tidak memenuhi target dan kontribusinya sangat kecil. Pemerintah Kota Jayapura
perlu memperhatikan sector periklanan ini.

Dengan memaksimalkan upaya meningkatkan
pendapatan asli daerah melalui peningkatan target sumber pajak daerah setiap
tahunnya dan mengupayakan untuk mencapai target 
tersebut,  diharap Jayapura dapat membangun
daerahnya dengan kemandirian finansial.

 

C.     
Kesimpulan

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura berkontribusi sangat besar. Pada tahun 2012
hingga 2014, pajak daerah menyumbang 65,71% terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Jayapura. Pajak daerah tersebut berasal dari Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pajak hotel
dan pajak restoran menyumbangkan banyak angka terhadap pajak daerah yaitu
masing-masing 23,95% dan 17,33% atau dapat dikatakan 15,68% dan 11,28% terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura selama tahun 2012 hingga 2014. Kontribusi
yang besar dari kedua sector ini dapat dijadikan pandangan Pemerintah Kota
Jayapura untuk mengembangkan hal ini lebih giat. Sedangkan, pajak hiburan dan
pajak reklame tidak terlalu menyumbangkan banyak angka yaitu 8,8% dan 5,41%
terhadap pajak daerah atau 5,85% dan 3,64% terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Jayapura. Walaupun hanya menyumbangkan 8,8% terhadap pajak daerah
dan 5,85% terhadap PAD, realisasi pajak hiburan di Jayapura telah melebihi
target yang telah ditentukan sehingga Pemerintah Kota Jayapura dapat
meningkatkan target yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Sedangkan, realisasi pajak reklame belum mencapai target
yang ditentukan sehingga perlu perhatian Pemerintah Kota Jayapura untuk mengupayakan
pemenuhan target tersebut.

D.     Daftar Pustaka

Adisasmita, Raharjo. 2014. Pengelolaan Pendapatan dan
Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Berwulo, Luigi Laurens Derosario.,
dkk.. 2017. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 17 Nomor 01.

De Rooy,
Freddy., dan Budiarso, Novi. 2015. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat. Jurnal EMBA, Volume 3, Nomor 4.

Halim, Abdul., dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan
Keuangan Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN.

Halim,  Abdul.
2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Hutajulu,
Halomoan. 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Jayapura pada Era
Otonomi Khusus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis,
Volume XVII, Nomor 01.

Indonesia, Republik. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.

Indonesia, Republik. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Jakarta : Sekretariat Negara.

Indonesia, Republik. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Sekretariat Negara.

Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah. 2010. Target Ddan
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Bulan Desember Tahun Anggaran 2010.
Jayapura : Dispenda.

Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah. 2012. Target Ddan
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Bulan Desember Tahun Anggaran 2012.
Jayapura : Dispenda.

Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah. 2013. Target Ddan
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Bulan Desember Tahun Anggaran 2013.
Jayapura : Dispenda.

Pemerintah Kota Jayapura, Badan Pendapatan Daerah. 2014. Target Ddan
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Bulan Desember Tahun Anggaran 2014.
Jayapura : Dispenda.

Siahaan, Marihot P.. 2013. Pajak Daerah dan Reyribusi Daerah. Jakarta
: PT.Raja Grafindo Persada.

Uhunmwuangho,
S.O., dan Stanley Aibieyi. 2013. Problems
of Revenue Generation in Local Government Administration in Nigeria. Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen,
Volume 2 (3), Nomor 7.

Weya,
Olera., dkk..2015. Analisis Pertumbuhaan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah
& PDRB di Provinsi Papua. Jurnal
Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume
15, Nomor 05.

Zouhaier,
Hadhek. 2012. Institutions, Investment
and Economic Growth. Jurnal Ekonomi
dan Keuangan, Volume 4, Nomor 2.